“Kebijakan ini merupakan yang terbaik yang diberikan pemerintah kepada pengembang saat ini,” kata Yan Mogi, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI). "Kebijakan KKSK itu sudah mengakomodasi usulan REI yang disampaikan kepada BPPN pada pertengahan tahun 2000," lanjutnya.

Mendorong Sektor Properti Menjadi Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sektor properti adalah entitas bisnis yang terkait dengan lebih dari 100 jenis industri (seperti: semen, genteng, besi baja, keramik, furnitur, kayu, cat, alat kelistrikan, dsb) dan menyerap sangat banyak tenaga kerja.

• Akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998, angka kredit macet sektor properti yang “ditimbun” di BPPN pada tahun 2000/2001 mencapai Rp 70 triliun – terdiri atas Rp 45 triliun kredit macet sektor properti, dan Rp 25 triliun aset properti milik bank-bank yang dilikuidasi pemerintah.

“Tidak ada yang berani melakukan restrukturisasi sektor properti. Padahal, sektor itu paling mudah restrukturisasinya karena aset utamanya adalah lahan,” kata Rizal Ramli.

• Untuk penyelamatan sektor Properti, Rizal Ramli tak ragu lagi untuk merestrukturisasi sektor properti yang dituangkan lewat SK No 01/KKSK pada tanggal 11 April 2001 tentang Pola Kebijakan Restrukturisasi Utang Pengembang.

“Karena krisis, sektor properti menjadi mandek dan mengalami kesulitan. Kami melihat sangat perlu untuk melakukan restrukturisasi sektor properti agar bisa segera bangkit kembali,” kata Rizal, ketika mengumumkan restrukturisasi utang para pengembang itu, pada tanggal 13 April 2001.

• Keputusan KKSK itu disambut hangat para pengembang. Ketua Umum REI, Yan Mogi menilai, kebijakan KKSK itu sudah mengakomodasi usulan REI yang disampaikan kepada BPPN pada pertengahan tahun 2000.

Kebijakan Sektor Properti Tim Ekonomi Gus Dur (2001)

• Restrukturisasi utang bagi para pengembang properti.
• Diutamakan kepada para pengembang Rumah Sederhana Sehat (RSH).

Hasil kebijakan ini:

• Nilai kapitalisasi bisnis sektor properti melonjak: dari Rp 9,88 triliun (2001) menjadi Rp 12,99 triliun (2002) dan Rp 26,95 triliun (2003).
• Sektor properti menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di era pascapemerintahan Gus Dur.

"Restrukturisasi sektor properti ini merupakan faktor utama kebangkitan kembali bisnis properti pasca krisis ekonomi," tulis Panangian Simanungkalit, seorang pakar di bidang properti, dalam "Bisnis Properti Menuju Crash Lagi" (Pusat Studi Properti Indonesia, 2004).