• Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman Pemerintahan Joko Widodo memerintahkan penghentian reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
• Kebijakan penghentian reklamasi ini mendapat dukungan dari para aktivis lingkungan dan nelayan di Teluk Jakarta.
• Meskipun beberapa hari setelahnya, DR Rizal Ramli di-reshuffle dari Kabinet, isu reklamasi terus berjalan dan berhasil menaikkan Gubernur Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.***

“Reklamasi di Indonesia itu biasa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor yaitu kepentingan negara, kepentingan nelayan, dan kepentingan rakyat” ujar Rizal di acara Inspirator Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta.

• Rizal Ramli menegaskan, menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek ini.

“Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membagi pelanggaran reklamasi menjadi 3 yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat“ jelasnya.

Pelanggaran Reklamasi di Teluk jakarta Menurut Rizal Ramli

1. Pelanggaran ringan

Berupa pelanggaran administrasi, seperti kurangnya surat-surat, perizinan, dan sebagainya. Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengembang yang melanggar dalam kategori ini. Tidak hanya pulau G, pulau-pulau hasil reklamasi lain harus melengkapi perizinan dan administrasi lainnya.

2. Pelanggaran sedang

Berupa pelanggaran luas dan pemanfaatan wilayah. Seperti membangun bangunan baru di atas kanal pembatas yang tidak semestinya.

"Sebagai contoh Pulau C dan D yang melanggar luas wilayah dengan membangun bangunan baru yang tidak seharusnya di atas kanal pembatas sepanjang 100 m. Bangunan ini menutup akses nelayan ke Muara Angke dan juga menutup akses saluran banjir menuju laut lepas" tegas Rizal Ramli.

3. Pelanggaran berat

Berupa pelanggaran yang membahayakan ketiga sektor yang harus diakomodasi, yaitu Pemerintah, nelayan, dan masyarakat.