Pada awal era Pemerintahan Gus Dur terdapat 14 ribu unit Usaha Kecil Menegah (UKM) yang terbelit kredit macet.
Selaku Menko Perekonomian, pada tahun 2000 Rizal Ramli menetapkan kebijakan guna mengatasi persoalan itu:
Keberpihakan DR Rizal Ramli terhadap UMKM tetap konsisten setelah tidak menjadi bagian dari sitem pemerintahan.
"Akibat keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi dampak pandemi, masyarakat dan pelaku industri saat ini yang menerima akibatnya," ujar Rizal Ramli mengenai situasi yang dialami UMKM di Indonesia.
“Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia memang sudah merosot dan makin merosot akibat pandemi. Dan, yang paling terdampak tentunya UMKM, yang sudahlah bermodal kecil akhirnya makin tergerus karena daya beli masyarakat yang terus menurun,” lanjut Rizal Ramli dalam diskusi daring HUT Kedai Pena ke-5 bertema, "Menatap Ekonomi 2021, Mampukah UMKM Bertahan", Selasa (16/3).
Rizal Ramli menyebutkan, sebenarnya ada peluang untuk memperbaiki ekonomi saat ini, dengan mengandalkan UMKM.
“Bercermin dari negara yang sudah mulai recovery, yaitu China, Turki dan India, yang kebijakannya itu sangat sederhana. Yaitu, memompa daya beli masyarakat menengah ke bawah dan beri kesempatan pada pengusaha kecil untuk bangkit,” katanya.
Ketika berada di luar sistem Pemerintahan, DR Rizal Ramli konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM dengan salah satu menyoroti persoalan ketimpangan kredit terhadap UMKM.
"Struktur Ekonomi 'Gelas Anggur' adalah Sumber Ketidakadilan" Rizal Ramli